Nurhadi Anggota DPR RI Komisi IX Bersama BPJS Kesehatan Kediri Gencar Sosialisasikan Program JKN

KEDIRI - Nurhadi, S.Pd Anggota DPR RI Komisi IX bersama BPJS Kesehatan Kediri terus gencar sosialisasikan program jaminan kesehatan nasional (JKN) kepada masyarakat Kediri dengan tema Dengan Gotong Royong Semua Tertolong, bertempat di Balai Desa Sumberejo Kec Ngasem Kab Kediri Jawa Timur, Sabtu (26/3/2022) siang.

Hadir dalam kegiatan ini, Nurhadi, S.Pd Anggota DPR RI Komisi IX, Drs H Lutfi Mahmudiono Ketua DPD Partai NasDem Kab Kediri, Khusnul Arif, S.Sos anggota DPRD Kab Kediri, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kediri dan David Kabid Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan.

Baca juga: Kapolda Jatim Tinjau Vaksinasi di Ponpes Bangkalan

Dalam kesempatan ini Drs Lutfi Mahmudiono selaku Ketua DPD NasDem Kab Kediri menyampaikan, dengan kegiatan sosialisasi program jaminan kesehatan nasional dari BPJS Kesehatan Kediri bersama Nurhadi, S.Pd anggota DPR RI Komisi IX bisa membawa manfaat bagi kita semua.

Sehingga kesehatan masyarakat bisa terjamin. Insya Allah semua masyarakat tersentuh dengan kesehatannya nanti bisa segera sembuh dan sehat kembali.

Baca juga: Tidak Pakai Masker, Warga Magesari Ditilang Petugas Ops Yustsisi

"Dan, saya mengucapkan terima kasih kepada Nurhadi anggota DPR RI yang sudah menebar kebaikan kepada kita semua dan saya berdoa semoga pemilu kedepan Pak Nurhadi terpilih kembali mewakili di DPR RI dan semoga terus bersama kita dan terus menebar kebaikan untuk kita dan masyarakat Kabupaten Kediri, " ucap Lutfi.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kediri menyampaikan dengan sosialisasi ini harapannya informasi yang diperlukan bisa sampai ke masyarakat, sehingga ketika membutuhkan pelayanan kesehatan bisa sesuai prosedur tidak mengalami kesulitan.

Baca juga: Pangdam Tinjau Kelayakan Karantina PMI

Masyarakat yang hadir disini yang sudah ikut kepesertaan BPJS Kesehatan dengan iuran dan sudah berkontribusi untuk membantu saudara kita yang sakit. BPJS Kesehatan dengan taglinenya Dengan Gotong Royong Semua Tertolong.

"Artinya dengan iuran ini bisa menyumbangkan saudara kita yang sakit, semoga menjadi amal jariyah bagi kita semua, " ucapnya.

Baca juga: Forkopimda Jatim interaktif virtual dalam launching Aplikasi Monitoring Karantina Presisi

Sementara itu, Nurhadi, S.Pd anggota DPR RI Komisi IX menyampaikan, bahwa DPR RI khususnya untuk komisi IX bekerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk mensosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Ada beberapa WA yang masuk yaitu membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Baca juga: Tinjau Vaksinasi Serentak se-Indonesia, Kapolri Instruksikan Akselerasi ke Lansia dan Anak-Anak

"Yakni kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah. Salah satunya, terkait jual beli tanah ini secara logika warga yang mampu dan saya setuju kalau dalam urusan jual beli tanah wajib ikut kepesertaan BPJS Kesehatan, " urainya.

Nurhadi menjelaskan, dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dimana pengelolanya BPJS Kesehatan ini filosofinya adalah dengan gotong-royong maka semua tertolong. 

"Jadi kalau yang kaya ini nggak mau gotong-royong bagaimana dulur-dulur kita yang kurang mampu, " tuturnya.

Dijelaskan Nurhadi, S.Pd bahwa dalam urusan kesehatan, warga kurang mampu ada yang ditanggung oleh negara melalui program PBI (Penerima Bantuan Iuran).

"Seluruh Indonesia akhir tahun kemarin itu 95 juta lebih PBI, baik itu dari APBN dan juga APBD, " urainya.

Baca juga: Kejar Herd Immunity, Jamaah Sholat Jumat Dapat Vaksin dari Polres Bojonegoro

Ada pertanyaan dari warga yang hadir di kegiatan sosialisasi BPJS Kesehatan. Ada peserta BPJS merasa dibedakan untuk pelayanan kesehatan dengan peserta yang biaya mandiri.

"Ada juga peserta menyampaikan terkait pasien belum sembuh tapi kok dipulangkan oleh pihak Rumah Sakit. Kejadian seperti ini yang perlu kita telusuri, " ucapnya.

Nurhadi meminta kepada pihak BPJS Kediri yang hadir sebagai narasumber untuk menelusuri, mendata pasien yang terbukti tidak mendapatkan layanan selayaknya pasien yang harusnya dilayani dengan baik.

"Kalau menemukan bukti akan saya sampaikan ke Kementerian Kesehatan agar rumah sakit terkait itu ditegur. Kalau  rumah sakit itu memang terbukti seperti itu, RS tersebut hanya orientasi profit saja, tapi tidak ada orientasi sosial dalam melayani masyarakat, " tegasnya.

Nurhadi juga menegaskan, bahwa kita dari Fraksi NasDem mendukung Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022.

Baca juga: Antisipasi Kenaikan Covid, Letjen Suharyanto Gencarkan Tracing

"Secara nasional Presiden RI Joko Widodo mencanangkan bagaimana kita menuju Indonesia sehat itu secara gotong royong, yang kaya bantu yang miskin, " ungkapnya.