Mas Dhito Tidak Ingin OPD Ajukan Program Hanya Copas Tahun Lalu

KEDIRI - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana selama setahun menjabat menemukan permasalahan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemerintahannya. Salah satunya, penyodoran program kerja yang dinilai hanya copy paste dari tahun-tahun sebelumnya.

Pernyataan orang nomor satu di Kabupaten Kediri itu muncul dalam acara podcast yang ditayangkan di kanal YouTube Akbar Faisal Uncensored pada Kamis, 3 Maret 2022. Bupati Kediri akrab disapa Mas Dhito itu membeberkan persoalan yang ditemui di pemerintahannya.

Baca juga: Dirjen IKP Kominfo: Masyarakat dan ASN Harus Adaptif terhadap Transformasi Digital

"Problem di Kediri ini banyak sekali kejadian program-program itu, mohon maaf saya harus katakan itu copy paste. Jadi program yang sudah terjadi tahun 2000-an sebelumnya hanya copy paste. Banyak yang terjadi seperti itu, dan itu saya temukan di beberapa OPD, " kata Mas Dhito.

Orang nomor satu di pemerintah Kabupaten Kediri itu menyayangkan model copy paste program lama sampai terjadi. Setiap dinas dituntut berani memunculkan ide-ide kreatifnya mengikuti laju pemerintahan untuk mencapai visi misi pembangunan.

Baca juga: Jelang Pilkades di Lumajang, Kapolres Persiapkan Ratusan Personel Pengamanan

Sebagai pemimpin baru, awal menjabat mesti melakukan perombakan di pemerintahannya. Dalam podcast itu,  Akbar Faisal menanyakan model rekruitmen pegawai yang dilakukan putra Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung itu.

"Anda jamin pengambilan kebijakan pada pemerintahan yang dulu tidak terjadi di pemerintahan anda ini?, " tanya Akbar Faisal. 

Baca juga: Bantu Warga terdampak Banjir di Tapan Pessel, Kabareskrim Salurkan 1000 Paket Sembako

Mas Dhito memastikan, dalam penempatan pegawai yang dilakukannya bukan atas dasar like and dislike (suka atau tidak suka) melainkan pada raport pegawai. Tahun awal menjabat, Mas Dhito mengakui telah melakukan mutasi sekitar 300an pegawai. 

"Saya sangat menjamin dalam melakukan mutasi pegawai, karena saya tidak punya kepentingan apapun di Kabupaten Kediri selain bekerja untuk masyarakat, " jawabnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Warga Jakarta Berlimpah Subsidi

Dia menuturkan, cara yang dilakukan dalam menempatkan pegawai dari penilaian raport yakni pertama dengan melihat serapan anggaran. Kemudian, kedua terkait kinerja yang dilakukan.

"Saya tanya misalnya indikator untuk membuat bakso, yang bersangkutan menjelaskan membuat bakso indikatornya oli, bensin, solar. Ya sudah kamu tidak bekerja berarti, " terang Mas Dhito memberi contoh penilaian kinerja pegawai.

Baca juga: Masa Pandemi Perangkat Daerah di Tuntut Punyai Sense Of Crisis yang Tinggi

Bupati berusia 29 tahun itu mengaku satu tahun awal merasa sedih, lantaran kepala kepala dinas takut bertemu dengannya. Dia berterus terang, pernah ada yang menemui membawa uang untuk kepentingan jabatan. 

"Tapi saya tolak, ada yang ngakal-ngakali mungkin itu bahasanya, " ucapnya.

Mas Dhito menceritakan, banyaknya surat yang datang setiap harinya, sebagai manusia ada fase disaat tidak teliti. Dia mencontohkan, satu program pembangunan dengan nilai sekian puluh miliar. Merasa ada permainan, pembangunan itu tidak disetujui.

Kemudian, yang terjadi program itu namanya dirubah dan diusulkan kembali menjadi satu dengan program yang cukup banyak. Nilai nominal anggaran yang diajukan pun dikurangi. 

"Contoh, misalnya program pengadaan air minum dihargai Rp 1 miliar tidak saya disetujui, pada 2-3 minggu berikutnya diusulkan lagi program pengadaan air kendi, misalkan, " bebernya.

Baca juga: Gerak Cepat Pemkab Ponorogo Beri Solusi Kejadian Longsor Terjang Gedung Sekolah Pinggiran

Mendengar penjelasan itu, Akbar Faisal seketika tertawa. Kasus seperti itu menurut dia sudah menjadi penyakit di kebanyakan daerah.

"Penyakitnya itu, di daerah lain juga terjadi, " timpal Akbar Faisal. 

Menurut Mas Dhito penyakit seperti itu tidak bisa dibiarkan. Disisi lain, dia pun tak ingin karena tidak suka lantas langsung memanggil untuk melakukan mutasi dari jabatan. Cara semacam itu dinilai tidak akan pernah menyelesaikan masalah. 

"Penyakit seperti ini sudah harus dibedah. Ini sudah harus betul-betul dikasih tahu, bahwa kalau pola ini masih dilakukan maka yang bersangkutan akan saya ganti, " tegas Mas Dhito.

Dalam podcast itu, Akbar Faisal memaparkan data 10 kabupaten dimana Kabupaten Kediri adalah kabupaten yang memiliki daya saing tertinggi diantara seluruh kabupaten di Pulau Jawa. Secara Nasional Kabupaten Kediri berada di urutan keempat. (adv kominfo) 

Baca juga: Polda Sumbar Siap Amankan TPS dan Awasi Pelaksanaan Prokes saat Pilkada